Mundurnya Karen Agustiawan Dipertanyakan

19-08-2014 / KOMISI VI

Banyak pihak mempertanyakan pengunduran diri Galaila Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama PT. Pertamina. Tak terkecuali para anggota Komisi VI DPR RI yang menjadi mitra kerjanya. Pengunduran diri Karen, memang, mengundang tanda tanya besar.

Hendrawan Supratikno Anggota Komisi VI DPR yang dimintai komentarnya sesaat sebelum Rapat Paripurna DPR, Selasa (19/8), justru bertanya balik, “Saya juga ingin bertanya, ada apa dibalik pengunduran dirinya itu,” kata Hendrawan. Jabatan yang sangat strategis dan penting seperti Dirut Pertamina sudah disadari betul oleh Karen. Dia pasti akan banyak mengalami tekanan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pertamina.

Hendrawan menyatakan, kelak Komisi VI juga berkepentingan untuk bertanya langsung kepada Karen. “Kalau alasannya mau ngajar di Amerika, emang Karen dosen? Saya yang sudah 28 tahun jadi dosen saja, birahi mengajarnya bisa dikendalikan, kok. Apalagi Karen yang tidak pernah mengajar. Ini mengundang pertanyaan,” imbuh politisi PDI Perjuangan.

Lebih lanjut Hendrawan mengungkapkan, kemungkinan mundurnya Karen lantaran dia marah kepada pemerintah. Usulan kenaikan elpijinya tidak disetujui dan persoalan PLN tak pernah tuntas. “Atau ada faktor lain, karena namanya disebut-sebut dalam kasus di KPK, sehingga dia ingin ke Amerika untuk menenangkan diri,’ ungkap Hendrawan.

Seperti diketahui, Karen telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan. Kabarnya ia sudah 3 kali mengajukan pengunduran diri sebelumnya dan selalu ditolak Menteri BUMN. Akhirnya, pada 13 Agustus lalu, surat pengunduran dirinya yang diajukan kepada Dahlan Iskan mengakhiri langkahnya di Pertamina. Per tanggal 1 Oktober 2014, dia resmi tak menjabat Dirut Pertamina lagi. Selanjutnya, Karen akan mengajar di Harvard University. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...